Buntut Pemberian Izin Tambang Dolomit Tiganderket, Paska Mesima akan Penjarakan Petinggi Kabupaten Karo

Buntut Pemberian Izin Tambang Dolomit Tiganderket, Paska Mesima akan Penjarakan Petinggi Kabupaten Karo


SumateraNews| Rapat Kordinasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) PASKA MESIMA yang berbadan hukum berdasarkan Akta Pernyataan Pendirian Perkumpulan Persaudaraan Masyarakat Karo Merga Singarimbun Ras Anak Beruna Nomor : 02 tanggal 03 November 2017 dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017551.AH.01.07.Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persadaan Masyarakat Karo Merga Singarimbun Ras Anak Beruna di Losd Tiganderket pada bulan 28 April 2018 tersebut beberapa permintaan dari Anggotanya yang berasal mulai dari Kecamatan Kutabuluh dan Kecamatan Tiganderket menghasilkan beberapa objek antara lain permintaan seng rumah yang sudah rusak akibat erupsi Gunung Sinabung, Pengairan sawah dan pemeliharaanya, Bea Siswa Anak Sekolah yang berprestasi, masker anak sekolah dan meminta ditutup kegiatan penambangan dolomit di kawasan hutan desa Mardinding.

Masyarakat yang telah menjadi anggota sangat antusias menyampaikan apa-apa yang menjadi persoalan mereka dan tidak mendapat perhatian dari Pemerintah dan Penegak hukum dan dengan disampaikannya dalam Rakor DPD Sumut dan DPC seSumut tersebut maka keadaan menjadi lebih baik karena telah ada yang memfasilitasi mereka.

DPP Paska Mesima telah menindak lanjuti terhadap kegiatan Galian C penambangan Dolomit tersebut dengan melakukan pemeriksaan lapangan dan setelah itu mengirimkan surat berupa laporan kepada Presiden RI, Kapolri dan jajaran dibawahnya sebagai akibat SPKT pada Polda Sumatera Utara dan Polres Tanah Karo telah menolak Laporan Polisi yang dilakukan Jayamenda Singarimbun dkk., yang adalah salah satu unsur Pimpinan di DPC Paska Mesima Daerah Sumatera Utara.

Akibat penolakan laporan polisi dan tidak di tanggapnya oleh Pemda Karo, maka persoalan tersebut diambil alih oleh DPP Paska Mesima Jakarta dan dengan menggunakan perpanjangan tangannya maka Polres Tanah Karo telah mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/461/VII/2018/SU/RES T.KARO tanggal 03 Juli 2018 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/140/VII/2018/SU/RES T.Karo tanggal 3 Juli 2018.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh awak media, perusahaan penambangan dolomit tersebut adalah milik MP adalah putra Karo yang menjadi unsur Pimpinan dari salah satu Partai Politik di Kabupaten Karo dengan menggunakan petugas lapangannya seolah-olah sebagai pemiliknya dengan sebutan Markus.

Pada bulan Desember 2017 pernah Polisi sebanyak 2 (dua) mobil kata Warga Mardinding guna memeriksa kawasan tambang dolomit tersebut dan kegiatan penambangan pada waktu itu tutup untuk beberapa waktu dan setelah itu kegiatan penambangan dibuka kembali dan telah masuk ke kawasan hutan lindung Mardinding yang menjadi penambangan dan bukan lahan diluar kawasan hutan desa.

Berdasarkan informasi Warga Mardinding ternyata telah tumbuh sekitar 3 (tiga) pohon buah pengesen dengan diameter lebih 1-2 meter dan kayu tersebut telah disawmill menjadi papan/ balok.

Ratusan truk yang hilir mudik setiap harinya dari tambang ke arah Medan mengangkut dolomit dengan beban mencapai 10 Ton yang diperoleh informasi dari awak Truk tersebut dikirim ke PT. Galatta Lestarindo dengan Kantor Pusat di  Jln. Putri Hijau Baru No. 11 dan lokasi Pabrik di Jalan Jamin Ginting km 20,4  Pancur Batu – Medan serta ada pabrik atau gudang lainnya di kawasan Belawan dan nama perusahaanya tidak diketahuinya.



Akar/bonggol Pohon Buah Pengesen Diameter kayu lebih tinggi dari manusia telah punah

Pemda Karo telah melakukan pertemuan internal guna membahas pengaduan Paska Mesima dan rapat terjadi pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 lalu dan dilanjutkan beberapa hari hanya oleh setingkat Kepala Dinas dan tidak permasalahan penambangan dolomit di Kawasan Hutan Desa dalam kawasan zona merah (di dalam radius 5 Km dari Gunung Sinabung) ternyata tidak menjadi penting kepada Bupati Terkelin Brahmana, Sekda Karo Terkelin Purba dan Asisten II dan menyerahkan permasalahan tersebut kepada Dinas PUPR Ibu Susi br Bangun, Dinas Perijinan, Kehutanan dan lain-lain.

Sehingga hasil dari pertemuan tersebut tidak menyelesaikan kegusaran masyarakat Singarimbun yang secara turun temurun telah menyatakan Hutan Desa tersebut tidak boleh di olah baik di atas tanah maupun dibawah tanah. Masyarakat Singarimbun sangat bersyukur karena daerahnya tidak hancur sebagaimana daerah Gurukinayan sampai dengan Lau Kawar yang mana desanya hancur dan gunungnya rusak, dan hal ini diyakini oleh Ormas Paska Mesima dan beberapa masyarakat Singarimbun, karena masih mempertahankan apa-apa yang telah ditentukan oleh leluhur Singarimbun yang mana oleh Ketua DPP Paska Mesima dengan lantang mengatakan Singarimbun pertama pada tahun 1400an adalah Cucu dari Maha Patih Gajah Mada yang terkenal itu dalam Sumpah Palapanya yang menjadi tertawan pada waktu melakukan penyerangan ke Kerajaan Aru/Haru/Haro/Karo sekitar tahun 1320an dan  kalah di daerah Kutabuluh.

Awak media sampai dengan berita ini diturunkan belum mendapatkan copy dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi yang ada pada pengusahanya dan/atau menjadi file di Pemda Karo sebagaimana dolomit berdasarkan PP 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan pada pasal 2 huruf a "mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolaston".

Dan mengacu kepada PP 23/2010 tersebut maka kewenangan mengeluarkan IUP ada di Bupati Karo sebagaimana berdasarkan informasi yang diperolah dari sumber yang dipercaya IUP tersebut dikeluarkan oleh Bapeda Karo pada saat pergantian Bupati Karo Kena Ukur Surbakti yang terkenal dengan nama Karo Jambi yang jatuh akibat pemakzulan. Dan dari pembicaraan masyarakat pemakzulan ada juga hubungannya dengan penambangan dolomit yang di era Bupati Kena Ukur tidak diberikan ijin alias di tutup.

Kontroversi antara siapa yang berwenang mengeluarkan ijin pertambangan tampak terjadi pada waktu anggota Paska Mesima menghadiri wawancara berdasarkan surat panggilan/ undangan wawancara nomor B/439/VII/2018 tertanggal 03 Juli 2018 kepada Ketua DPP ORMAS PASKA MESIMA karena pendapat Penyidik yang berwenang mengeluarkan IUP adalah Pemda Provinsi/ Gubernur dan Polisi tidak dapat melakukan pemeriksaan lapangan dan/atau belum dapat memasang garis polisi (police line) sebelum mendapatkan kepastian ada atau tidak ada Ijin Penambang tersebut.

Dijelaskan mengenai perijinan tersebut dan penyidik lebih memilih caranya sendiri tanpa mempertimbangkan, jika penambangan terus berjalan di kawasan hutan desa maka kehancuran terus berjalan dan tidak dapat dipastikan kapan pencegahan dilakukan sebagaimana menurut Ormas Paska Mesima penindakan seharusnya setelah dilakukan pencegahan sebagaimana sudah menjadi pengetahuan orang kampung Mardinding mengenai hutan desa sejak sebelum Belanda masuk ke Pulau Jawa tahun 1500-1600, maka Singarimbun yang membuat Kampung Mardinding telah menetapkan lahan tersebut menjadi Hutan Desa dan hal itu terjalin terus sampai dengan sebelum Penambangan terjadi atau pada era paska lengsernya Bupati Kena Ukur Surbakti yang digantikan oleh Wakilnya Terkelin Brahmana SH.

Ketentuan dalam UU 41/1999 tentang Kehutanan, khususnya pada penjelasan pasal 5, hutan desa adalah hutan negara yang berada di dalam wilayah suatu desa, dimanfaatkan oleh desa, untuk kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Selanjutnya di dalam PP 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, hutan desa didefinisikan sebagai hutan negara yang belum dibebani izin atau hak yang dikelola oleh desa dan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Hak akses desa terhadap hutan negara yang ada di dalam wilayahnya inilah yang kemudian diterjemahkan sebagai hutan desa. Pemberian akses ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008, tentang Hutan Desa, yang ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2008.

Peraturan ini kemudian diikuti dengan perubahan-perubahannya (Permenhut No. P.14/Menhut-II/2010 dan Permenhut No. P.53/Menhut-II/2011). Di dalam Hutan Desa, hak-hak pengelolaan secara permanen diberikan oleh Menteri Kehutanan/Pemerintah Daerah kepada lembaga desa dengan waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang. Perizinan Hutan Desa dapat diberikan di areal hutan lindung dan juga produksi yang berada di dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan. Penetapan areal kerja hutan desa dilakukan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan usulan Bupati/Walikota. Dalam hal ini hak yang dapat diberikan adalah hak pemanfaatan Hutan Desa bukan hak milik dengan status tetap di hutan negara.

Masyarakat Karo Marga Singarimbun ternyata telah memiliki kepentingan yang bertolak belakang juga mengenai penambangan di Hutan Desa Mardinding tersebut karena Kepala Kampung Jepri Sangapta Singarimbun memiliki kepentingan lain dengan diduga telah menerima sekitar Rp. 10.000,- per truk dan Karang Taruna menerima sekitar Rp.5.000,- per truk dari setiap truk muat dolomit.

Hal lain yang masih menjadi tanda tanya warga masyarakat Singarimbun yang tergabung dalam Paska Mesima mengenai ketentuan ijin pengangkutan dan penjualan dolomit yang berasal dari Hutan Desa Mardinding tersebut karena sesuai dengan pasal 36 pada PP 23 Tahun 2010 jo. perubahan pertama PP 24 tahun 2012 jo. perubahan kedua PP 1 tahun 2014 jo. perubahan ketiga PP 77 tahun 2014 maka truk-truk masyarakat tersebut menggunakan perijinan siapa atau penambang sendiri yang memiliki truk tersebut.

Dan berdasarkan kebijakan oleh Menteri dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara maka yang berwenang menerbitkan ijin adalah Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara dan bukan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Karo, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) tahun 2010 dan perubahan ke-4 tahun 2014 serta Peraturan Menteri tahun 2015 yang terjadi peralihan kewenangan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan dari Kabupaten ke Propinsi dan setelah dihubungkan dengan lengsernya Bupati Kena Ukur Surbakti berdasarkan sidang paripurna DPRD tanggal 13 Maret 2014, maka masyarakat hanya menunggu siapa sebenarnya yang mengeluarkan perizinan dimaksud sambil berharap segera dapat dipenjarakan yang mengeluarkan izin dan yang mendapatkan izin tersebut dan mengembalikan tanah dan tumbuhan yang telah rusak tersebut.

Sebagaimana masyarakat kampung sangat tunduk dan patuh kepada ketentuan Pemerintah tentang zona 5 Km dan ternyata kepada Pengusaha hal ini tidak berlaku rupanya, ujar Dasmin Singarimbun sebagai Ketua DPC Paska Mesima Kecamatan Tiganderket. (R-007)



COMMENTS

BLOGGER
Nama

BISNIS,52,KABAR ACEH,10,KABAR BENGKULU,1,KABAR JAMBI,5,KABAR LAMPUNG,138,KABAR PADANG,21,KABAR RIAU,27,Kabar Sumatera Utara,23,KABAR SUMSEL,7,KABAR SUMUT,4,KRIMINAL,27,Oncor INdonesia,3,PILKADA SERENTAK 2018,11,SENI BUDAYA,10,SPORT,3,SUMATERA NEWS,211,SUMATERA RELIGIUS,15,ZONA TNI POLRI,45,
ltr
item
SUMATERA NEWS: Buntut Pemberian Izin Tambang Dolomit Tiganderket, Paska Mesima akan Penjarakan Petinggi Kabupaten Karo
Buntut Pemberian Izin Tambang Dolomit Tiganderket, Paska Mesima akan Penjarakan Petinggi Kabupaten Karo
Buntut Pemberian Izin Tambang Dolomit Tiganderket, Paska Mesima akan Penjarakan Petinggi Kabupaten Karo
https://4.bp.blogspot.com/-LT1_37t7zeQ/W0iXNp_a7LI/AAAAAAAABW8/Nazpi1nFI7wxcLqkqeoZaR-gtzCdqUV0gCLcBGAs/s640/14.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-LT1_37t7zeQ/W0iXNp_a7LI/AAAAAAAABW8/Nazpi1nFI7wxcLqkqeoZaR-gtzCdqUV0gCLcBGAs/s72-c/14.jpg
SUMATERA NEWS
https://www.sumateranews.online/2018/07/buntut-pemberian-izin-tambang-dolomit.html
https://www.sumateranews.online/
https://www.sumateranews.online/
https://www.sumateranews.online/2018/07/buntut-pemberian-izin-tambang-dolomit.html
true
6932135963993735249
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy