Pakar Ahli Hukum Unila: Penguasaan Lahan Register 45 Lampung Bermasalah

Pakar Ahli Hukum Unila: Penguasaan Lahan Register 45 Lampung Nermasalah



SumateraNews | Ahli yang dihadirkan ANDITA’S LAW FIRM Jakarta dalam persidangan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung (UNILA) DEPRI LIBER SONATA.SH.MH. yang secara khusus mendapatkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum guna memberikan pencerahan hukum dihadapan Majelis Hakim Nor Ihwan sebagai Ketua Majelis dan Ketua PN Menggala dan Hakim Anggota Juanda dan M Juanda Parisi pada persidangan nomor 07/Pdt.G/2017/PN.MGL memberikan keterangan keabsahan Akta Jual Beli adalah setara dengan SK yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan kepada perseroan di Register 45.

Dalam keterangannya, Defri menyebut adalah suatu kekeliruan hukum yang telah terjadi jika Pengadilan Pidana membatalkan Akta Jual Beli (AJB) karena yang berwenang membatalkannya hanya Pengadilan Perdata sebagaimana juga SK Menteri hanya dapat dibatalkan oleh Pengadilan TUN bukan oleh pengadilan lain kecuali dibatalkan sendiri oleh Menterinya.

Sejalan dengan itu maka AJB juga dapat dibatalkan oleh para pihak yang terkait dengan AJB tersebut karena AJB merupakan suatu perjanjian.

Disebutkan juga mengenai perlakuan terhadap pembeli yang baik harus mendapatkan penghargaan sebagaimana ada 2 (dua) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menjadi hukum dalam membuat putusan dengan demikian tidak menjadi penting lagi diperbandingkan lagi mengenai SK Kehutanan nomor 93/Kpts-II/1997 tanggal 17 Feb 1993, karena sangat jelas ketentuan mengikat pada diktum ke-1 ayat 2 mengenai harus dilakukan pengukuran ulang yang diperkuat lagi pada diktum ke-4 ayat 1,2 mengenai adanya kewajiban kepada PT.Silva Inhutani Lampung untuk mengeluarkan lahan masyarakat atau membayar lahan masyarakat yang terungkap dalam persidangan belum pernah terjadi dengan demikian sudah sepatutnya SK tersebut belum dapat dijalankan.

PT. Silva Inhutani Lampung dalam persidangan melakukan manipulasi keterangan dengan membandingkan SK Menteri Kehutanan Nomor 688/Kpts-II/1991 tanggal 7 Okt 1991 dengan AJB milik Hendy T Haroen yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT tahun 2002 dengan maksud kenapa diatas lahan kehutanan tahun 1991 bisa terbit AJB.

Menanggapi hal ini, Advokat Ir Tonin Tachta Singarimbun SH dengan tangkas menganulir manipulasi PT Silva tersebut pada akhir persidangan dengan memberikan pertanyaan kepada Ahli DEPRI LIBER SONATA SH MH.

“Apakah Ahli yang diberikan informasi/ data bohong akan dapat memberikan keterangan yang benar," sebagaimana Tergugat menyebutkan SK yang dimilikinya tahun 1991 di atas Register 45 masih dapat diterbitkan AJB tahun 2002, “oleh Advokat Singarimbun diuraikan “ lahan pada tahun 1991 hanya seluas 32.500 Ha sebagai ijin sementara PT Silva Abadi Lampung jadi sangat manipulatif jika lahan 400 Ha milik kliennya yang berada diluar areal 32.500 Ha disandera menjadi bagian dari SK tahun 1991 tersebut”.

Dalam persidangan juga terungkap tidak ada ketentuan kapan AJB diterbitkan setelah jual beli terlaksana (dibawah tangan) sehingga denga AJB tahun 2002/3 milik Hendy T Haroen adalah sah-sah saja dan AJB tersebut merupakan suatu perjanjian jual beli sebagai petunjuk adanya etikat baik dari pembeli sehingga jika ada Hakim Pengadilan Pidana memutuskan membatalkan AJB tersebut maka harus dikatakan keliru dan melampaui kewenangannya, karena yang dihukum pidana adalah perbuatan melanggar materil sebagaimana Pasal 10 KUHP selain itu maka bukan kewenangannya.

Dalam suatu perkara PMH maka ada kerugian yang terjadi sehingga sangat naif jika dalam PMH tidak dituntut ganti rugi maka dengan adanya penanaman pohon karet disela sela pohon sawit pada saat telah berumur 8-10 tahun akan berakibat buah sawit menurun, pertumbuhan pohon terganggu, biaya pemeliharaan naik, adanya hama dan terhambatnya panen merupakan suatu kerugian Penggugat sehingga dapat ditagih melalui Pengadilan sepanjang dapat dibuktikan adanya pohon karet tersebut.

Seperti diketahui, Majelis Hakim pada bulan Februari 2018 lalu telah melakukan pemeriksaan setempat, sehingga telah melihat secara langsung keadaan pohon karet disela sela pohon kelapa sawit.

Menurutnya, Pencabutan SK 93/Kpts-II/1997 pada tahun 2002 yang dihidupkan kembali tahun 2004 berakibat adanya kekosongan pada lahan Register 45 selama 5 tahun menjadi terungkap pada persidangan tanggal 5 Maret tersebut, demikian juga mengenai dipidanakannya Hendy T Haroen tidak secara serta merta barang bukti berupa tanah, pohon kelapa sawit dapat dilakukan ekseksui karena yang dipidanakan adalah perbuatannya sementara terhadap tanah, kelapa sawit dan AJB adalah kewenangan pengadilan perdata.

Suatu lahan dapat diperoleh dengan beberapa cara oleh karena itu Notaris dalam membuat AJB melihat warkatnya dan adanya saksi sehingga tidak perlu cek ke lapangan sepanjang dasar jual belinya bukan Sertifikat dengan demikian selama AJBnya benar ada Notaris PPATnya, maka harus diakui sebagai Akta Otentik, dan akhir keterangannya Ahli DEPRI LIBER menyatakan bahwa perkara yang menghadirkan Fakultas Hukum UNILA jelas perkara mengenai kepemilikan tanah sehingga adalah suatu kekeliruan jika negara ada hak kepemilikan tanah karena fungsi negara atau pemerintah mengadministrasikan.

Jurnalis : Chandra Foetra S




COMMENTS

BLOGGER
Nama

BISNIS,51,KABAR ACEH,10,KABAR BENGKULU,1,KABAR JAMBI,5,KABAR LAMPUNG,138,KABAR PADANG,18,KABAR RIAU,27,Kabar Sumatera Utara,20,KABAR SUMSEL,7,KABAR SUMUT,4,KRIMINAL,27,Oncor INdonesia,3,PILKADA SERENTAK 2018,11,SENI BUDAYA,10,SPORT,3,SUMATERA NEWS,203,SUMATERA RELIGIUS,15,ZONA TNI POLRI,42,
ltr
item
SUMATERA NEWS: Pakar Ahli Hukum Unila: Penguasaan Lahan Register 45 Lampung Bermasalah
Pakar Ahli Hukum Unila: Penguasaan Lahan Register 45 Lampung Bermasalah
Pakar Ahli Hukum Unila: Penguasaan Lahan Register 45 Lampung Nermasalah
https://2.bp.blogspot.com/-98hgMCDlegs/Wp6it-nPfvI/AAAAAAAAAzg/QGnA2nhYxM4aNcrgjM2LqT2TqzzjD5rbQCLcBGAs/s640/tonin2.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-98hgMCDlegs/Wp6it-nPfvI/AAAAAAAAAzg/QGnA2nhYxM4aNcrgjM2LqT2TqzzjD5rbQCLcBGAs/s72-c/tonin2.jpg
SUMATERA NEWS
https://www.sumateranews.online/2018/03/pakar-ahli-hukum-unila-penguasaan-lahan.html
https://www.sumateranews.online/
https://www.sumateranews.online/
https://www.sumateranews.online/2018/03/pakar-ahli-hukum-unila-penguasaan-lahan.html
true
6932135963993735249
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy