Caruk Maruknya Masyarakat Lampung Untuk Dapat Menikmati Lahan Titisan Nenek Moyang

Caruk Maruknya Masyarakat Lampung Untuk Dapat Menikmati Lahan Titisan Nenek Moyang


Masyarakat Lampung khususnya yang telah berdomisili di Kabupaten Mesuji dan atau Tulang Bawang yang tidak mendapatkan hibah dari Presiden Djoko Widodo melalui Program Pemerintah dalam Bidang Agraria Pertanahan sebagaimana telah di buat hukumnya berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017  tertanggal 14 Mei 2016 yang telah dilembar Negarakan, walhasil tidak sampai kepada Masyarakat Lampung yang telah diketahui secara Nasional dan Internasional akan kebutuhan lahan masyarakat yang menjadi pendatang ataupun masyarakat yang lahannya secara turun menurun telah di rampas atau di gerauk atau di gares secara terstruktur oleh Pemerintah sejak tahun 1993 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 785/Kpts-II/1993 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Reg. 45 Sungai Buaya, yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, seluas 43.100 (empat puluh tiga ribu seratus) Hektar Sebagai Kawasan Hutan Tetap Dengan Fungsi Hutan Produksi.

Masyarakat melalui tokoh-tokohnya telah diperdaya dalam Register 45 yang secara sah dan secara hukum mengenai riwayatnya disebutkan pada Keputusan Menteri Kehutanan 785/Kpts-II/1993 pada bagian; Menimbang a. “bahwa kelompok hutan Register 45 Sungai Buaya, yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, dengan Besluit Residen Lampung District tanggal 12 April 1940 No. 249 telah ditunjuk sebagai kawasan hutan produksi”.

Dalam SK tersebut dengan jelas si pembuat SK bermaksud menghilangkan sejarah kepemilikan dan tanda-tanda lahannya dimaksud pada Besluit tersebut karena tidak menyebutkan luas dan batas-batasnya, dan dengan demikian masyarakat Lampung menjadi warga Negara yag paling bodoh dibuat oleh SK tersebut karena di hadapan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan tidak memiliki daya upaya lagi karena hanya dengan dasar SK 785/Kpts-II/1993 maka masyarakat menjadi Pelaku Pidana Kehutanan ( kasihan ya yang telah masuk penjara).

Yang sebenarnya dan sesunggunya lahan yang diserahkan kepada Pemerintah Belanda pada tahun 1940 tersebut ± 31.500 HA dan luasan tersebut bertahan sampai dengan tahun 1993 sebelum dikeluarkan SK 785/Kpts-II/1993, dan luasan menjadi bertambah menjadi 43.100 Ha menjadi kawasan hutan tetap produksi.

Pertanyaan yang tidak pernah diberikan dan didapat oleh masyarakat yang telah kena rampas lahannya, dipenjara karena melakukan kegiatan pertanian, perkebunan dan mengambil hasil di dalam register 45 akibat perluasan luas dari ± 32.500 Ha menjadi 43.100 Ha mengenai lahan siapa yang diambil oleh Pemerintah sekitar 9.600 Ha tersebut????? Apakah Kehutanan pernah mengeluarkan uang untuk memindahkan masyarakat sebagai ganti rugi??? Apakah Negara dibenarkan melanggar UUD 1945 dengan merampok dan melakukan perbuatan sewenang-wenang terhadap warganya dengan mengambil lahannya se-enaknya? Pastinya Negara tidak yang terjadi diduga oleh O K N U M.

Bagaimana masyakarat yang berada di Desa Talang Batu / Talang Gunung yang dengan jelas menolak untuk dipindahkan akibat pematokan sementara yang dilakukan oleh KEHUTANAN dalam memperluas Register 45 sebagaimana ini jelas telah menjadi dokumen Negara pada 10 Agustus 1986 dihadiri oleh Pejabat Pemda TK I/ II dengan Sekertaris Desa Talang Gunung/Batu A Latif dan Tokoh Masyarakat Mat Den yang tidak menerima penggusuran dan berbeda pendapat dengan Kepala Desanya “Fanri N Co ” pada 18 Juni 1986 yang menyatakan tidak ada masalah dengan Pengumuman pemasangan patok sementara yang mana kedua dokumen Negara terserbut telah menjadi Berita Acara dalam Berita Acara Pengukuhan Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya Lampung Utara sebagai dasar Menteri Kehutanan RI mengeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 785/Kpts-II/1993 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Reg. 45 Sungai Buaya, Yang Terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, seluas 43.100 (empat puluh tiga ribu seratus) Hektar Sebagai Kawasan Hutan Tetap Dengan Fungsi Hutan Produksi.

Sangat jelas pada Berita Acara tersebut tidak pernah ada menyebutkan ada TIM PEMBEBASAN LAHAN, tidak pernah ada disebutkan Pemerintah membayar rakyat dan dengan demikian tanah leluhur atau nenek moyang masyarakat telah dirampok.

Selanjutnya tanah hasil rampasan dari lahan yang pernah diberikan secara gratis oleh nenek moyang atau leluhur masyarakat seluas 32.500 Ha dan kemudian dirampas lahan nenek moyang atau leluhur masyarakat yang diberikan kepada keturunannya seluas 9.000an Ha tersebut? Ternyata oleh Pemerintah dengan cara memanipulasi administrasi dan membohongi masyarakat menyerahkan kepada PT. Inhutani V dengan cara membuat perusahaan patungan dengan Sungai Budi Group yangitu menjadai PT. Silva Inhutani Lampung sehingga lahan perluasan 43.100 Ha secara mulus diberikan kepada pengusaha cina yang jelas nenek moyangnya berbeda dengan masyarkat lampung.

Didirikan PT. Silva Inhutani Lampung sebagai perusahaan patungan, dan secara pemahaman orang awam berarti ada dua kelompok yaitu Swasta dan Pemerinah meletakkan saham dalam membuat Perseroan pada 27 Oktober 1992 tersebut (nomor dan notaris tidak belum diketahui), apakah pernah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan dan Kepolisin menyelidiki uang Negara yang dimasukkan dalam pembuatan Perseroan Patungan tersebut demikian juga setelah perusahaan patungan tersebut bubar sekitar tahun 2003 (pada saat Dirut PT. Inhutani Lampung Bp Sutono)  maka berapa uang Negara yang dikembalikan oleh PT. Silva Inhutani Lampung?

Sudah menjadi pengetahuan masyarakat PT Silva Inhutani Lampung mendapatkan tanah dengan dalil Tanah Kehutanan Produksi Tetap yang juga diberikan uang pinjaman tanpa bunga diduga Rp.60 milyar (mendapat fasilitas dana reboisasi dari pemerintah untuk membangun hutan tanaman industri (HTI) di kawasan Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.), (masyarakat juga bisa Pak Presiden sudah dikasih tanah kemudian dikasih modal pinjaman).

Masyarakat juga tahu, Izin PT. Silva Inhutani Lampung pernah dicabut pada tahun 2000-an, dan diberikan kembali oleh KEHUTAN pada tahun 2004 dengan Nomor: SK.322/Menhut-II/2004 tanggal 27 Agustus 2014, dan pertanyaannya bagaimana hanya dengan putusan TUN Jakarta tanpa pernah diajukan Peninjaun Kembali oleh Kehutanan maka kemudian PT. Silva dapat menikmati kembali lahan Nenek Moyang Masyarakat Lampung tersebut?

Nah, dengan cerdas reporter melakukan penelusuran SK.322/Menhut-II/2004 yang berjumlah 6 (enam) halaman tersebut dan ternyata SK tersebut harus dinyatakan tidak sah sebagaimana ketentuan yang ada. SK tersebut tidak pernah menjadi bagian dari Badan Pertanahan Nasional, Gubernur Provinsi Lampung, dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung/ Kabupaten Mesuji oleh karena itu sepatutnya PT. Silva Inhutani Lampung secepatnya mengembalika lahan masyarakat atau membayar lahan masyarakat yang tidak pernah dibayar oleh Pemerintah yang secara nyata pada dictum ke-4 SK  Nomor 93/KPTS-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industria Kepada PT. Silva Inhutani Lampung atas areal hutan seluas ± 42.762 Ha di Provinsi Lampung yang tidak pernah dilaksanakannya tetapi dengan seenaknya dan melawan hukum memenjarakan dan menjarah lahan rakyat.

Reporter menemukan adanya laporan polisi No. LP/09/I/2018/Polda Lampung/Resor Mesuji/SPKT tanggal 15 Januari 2018 di Polres Mesuji dengan Pelapor Adv Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH dari ANDITA’S LAW FIRM berdasarkan kuasa khusus Hi. Hendy T Haroen yang memiliki lahan seluas 400 ha di desa Pasir Jati Kel. Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dengan kejahatan dugaan pengerusakan pasal 170 sub 406 KUHPidana terhadap 9 (Sembilan) warga masyarakat dengan upah sekitar Rp. 76.000,- atas suruhan Endro berdasarkan perintah Abeng yang terungkap pada saat terjadi ketangkap tangan dengan Kordinator Perusak lahan sawit Ny/Nn Lina dkk ( 2 perempuan dan 7 laki2) terjadi pada 8 Januari 2018 dan lahan sawit berupa pemotongan pelepah sawit pada 4 areal sekitar 7 ha sehingga kerugian telah mencapai Rp. 7 milyar ungkap Advokat tersebut pada saat bertemu dengan reporter di salah satu restoran.

Dan terungkap juga ternyata adanya perkara perdata nomor 07/Pdt.G/2017/PN.MGL yang telah masuk tahap penyerahan bukti surat/dokumen antara Hi. Hendi T Haroen melawan PT. Silva Inhutani Lampung sebagai Tergugat I dan Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagai Tergugat II untuk memberikan kepastian hukum atas 400 Ha lahan yang masuk Register 45 berdasarkan patok sementara tahun 1993 dan dalam gugatan perdata tersebut Penggugat menuntut PT. Silva Inhutani Lampung mencapi ratusan milyar rupiah.

Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH tersebut berujar sudah saatnya demo didukung dengan gugatan di Pengadilan dan Laporan di Kepolisian/Kejaksaan dan KPK karena demo ternyata hanya merugikan masyarakat yang dengan jelas nenek moyangnya pemilik lahan, dan dengan adanya program Bapak Presiden Joko Widodo maka harus optimis masyarakat akan mendapatkan lahaannya kembali dan yang tidak memiliki lahan juga harus mendapatkannya. Tonin juga memberikan pengertian, lahan atau tahan apa di Negara ini yang tidak bayar PBB? Tentu lahan kehutanan karena lahan pemerintah saja bayar atau ada tagihannya karena bayar tidak bayar kembali kepada kesadaran. Ini lahan 43.500 Ha bukan HGU tetapi lahan kehutanan katanya, coba lihat ada engga monyet di dalamnya? Kan sudah menjadi pengetahuan sejak anak-anak bahwa hutan itu pasti ada binatang liarnya he he he. Jadi ini bukan kehutanan tetapi perkebunan dengan baju KEHUTANAN, jadi saya sangat prihatin dengan kondisi di Lampung ini makanya saya mau melakukan pembelaan terhadap Hi Hendi T Haroen yang telah dipenjara karena menanam sawit dilahan yang dibelinya pada tahun 1995-96 karena di dalam kawasan Register 45 yang terletak pada lahan pengembahan luas.

Selalu di dalilkan SK Register 45 tapi tidak pernah ada bukti Negara membeli lahan rakyat pada penambahan luas register 45 tersebut demikian juga tidak ada bukti PT. Silva telah membayar lahan atau melepaskan lahan dari hutan produksi. Jadi semoga dengan adanya Laporan Polisi No. LP/09/I/2018/Polda Lampung/Resor Mesuji/SPKT tanggal 15 Januari 2018  akan menjadi babak baru di Provinsi Lampung oleh Pemerintah Daerah yang memikirkan masyarakatnya seiring dengan tahun PILKADA juga imbuhnya dengan senyum khasnya.


Oleh : Ir Tonin Tachta Singarimbun SH
Editor: Chandra Foetra S

COMMENTS

BLOGGER
Nama

BISNIS,52,KABAR ACEH,11,KABAR BENGKULU,1,KABAR JAMBI,5,KABAR LAMPUNG,138,KABAR PADANG,21,KABAR RIAU,27,Kabar Sumatera Utara,23,KABAR SUMSEL,8,KABAR SUMUT,4,KRIMINAL,27,Oncor INdonesia,3,PILKADA SERENTAK 2018,11,SENI BUDAYA,10,SPORT,3,SUMATERA NEWS,213,SUMATERA RELIGIUS,15,ZONA TNI POLRI,45,
ltr
item
SUMATERA NEWS: Caruk Maruknya Masyarakat Lampung Untuk Dapat Menikmati Lahan Titisan Nenek Moyang
Caruk Maruknya Masyarakat Lampung Untuk Dapat Menikmati Lahan Titisan Nenek Moyang
Caruk Maruknya Masyarakat Lampung Untuk Dapat Menikmati Lahan Titisan Nenek Moyang
https://2.bp.blogspot.com/-VOfmfY-ISG8/Wl5LypwYgyI/AAAAAAAAAQY/-97H_OU3HQEa4FFyrOBIOYmdAKXYj5UiQCLcBGAs/s640/can%2B4.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-VOfmfY-ISG8/Wl5LypwYgyI/AAAAAAAAAQY/-97H_OU3HQEa4FFyrOBIOYmdAKXYj5UiQCLcBGAs/s72-c/can%2B4.jpg
SUMATERA NEWS
https://www.sumateranews.online/2018/01/caruk-maruknya-masyarakat-lampung-untuk.html
https://www.sumateranews.online/
https://www.sumateranews.online/
https://www.sumateranews.online/2018/01/caruk-maruknya-masyarakat-lampung-untuk.html
true
6932135963993735249
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy